Penyeimbang Informasi Itu Bernama Pers

Banjarbaru, Kalimantan Selatan, baru saja bersuka cita saat menjadi tuan rumah puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 pada 9 Februari. Lebih dari 3.000 peserta berkumpul di wilayah yang bakal menjadi gerbang Ibu Kota Negara ini. Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, negara membutuhkan kehadiran pers dalam perspektif yang benar, baik sebagai pilar keempat demokrasi maupun peran besarnya menjaga situasi bangsa dan negara agar tetap kondusif.

Sebagai pilar demokrasi keempat, jelas Jokowi, pers diharapkan bisa memberikan informasi bagi masyarakat. Ini dikarenakan masyarakat yang sehat adalah yang mendapatkan informasi sehat dan baik dari kalangan pers.

“Kami berharap melalui regulasi yang mengacu aturan dan ketentuan, kita semua bisa menghadirkan pers yang bekerja baik dan mampu memberikan informasi yang sehat dan baik bagi masyarakat karena masyarakat sehat berkat informasi yang baik,” ujar Jokowi, seperti dikutip Antara.

Karenanya, pemerintah pun berharap segala informasi yang disampaikan insan pers bisa lebih maksimal. Bagi Jokowi, insan pers adalah teman karena awak media selalu mengikuti di mana pun dirinya berada.

Selain Presiden RI, HPN 2020 juga dihadiri oleh pejabat negara lainnya, seperti Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimujono, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, serta sejumlah duta besar negara sahabat.

Dari Pembredelan hingga Kekerasan
Ajang tahunan HPN sendiri tak lepas dari Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1985 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada 23 Januari 1985 lalu. Jauh sebelumnya, hari yang bertepatan dengan kelahiran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini juga telah menjadi salah satu butir keputusan Kongres ke-28 PWI di Padang, Sumatra Barat, pada 1978. Hingga akhirnya, HPN menjadi perayaan tahunan yang dilaksanakan secara bergantian di ibu kota provinsi Tanah Air.

Adapun di tingkat global, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang melaksanakan sidang umum pada 3 Mei 1993 silam telah menetapkan tanggal tersebut menjadi Hari Kebebasan Pers Sedunia. Tujuannya jelas, memberikan penghormatan pada jurnalis yang telah berjuang memberikan berita kepada masyarakat, terlebih yang gugur ketika menjalankan tugasnya.

Perkembangan kebebasan pers Indonesia sendiri juga tak pernah lepas dari kisah perjalanan negeri ini. Sejarah pun memberi catatan panjang berbagai cerita kasus pembredelan media di Tanah Air. Misalnya yang terjadi pada majalah Tempo pada 1982 yang mengkritik tajam rezim Orde Baru, dan kembali terulang pada 1994 kala memberitakan pembelian kapal perang bekas dari Jerman. Meski demikian, Tempo kembali muncul kembali pada 1998.

Tak hanya Tempo, tercatat pula nama media yang turut dibungkam, semisal Sinar Harapan, Harian Indonesia Raya, Harian Rakyat, dan Tabloid Monitor. Hingga akhirnya, pers Tanah Air mendapat angin segar usai Presiden BJ Habibie mengesahkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang mencabut wewenang pemerintah untuk menyensor dan membredel pers.

Pembredelan memang tak terdengar lagi kini. Namun sayangnya, peristiwa kekerasan masih kerap terjadi pada para punggawa penyampai berita ini.

Data Reporters Without Borders, organisasi internasional pemantau pers yang bermarkas di Prancis, mencatat Indeks Kebebasan Pers Indonesia menduduki peringkat 124 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia Tahun 2019. Meski berperingkat di atas negeri tetangga Filipina (134), Thailand (136), Singapura (151), dan Brunei (152), Indonesia berada di bawah satu tingkat dengan Malaysia (123) dan jauh di bawah Timor Leste (84).

Hasil peringkat tersebut memang tak lepas dari kasus-kasus kekerasan terhadap awak media pada tahun tersebut, semisal kasus kerusuhan depan Gedung Bawaslu, demonstrasi mahasiswa, dan pembatasan akses internet di Papua. Meski demikian, lembaga-lembaga terkait, seperti Dewan Pers, AJI, LBH Pers, Komite Keselamatan Jurnalis, dan PWI, turut berupaya menangani berbagai kasus tersebut secara berkualitas.

Jokowi pun sempat menegaskan, agar tidak ada keraguan terhadap komitmennya bagi kehidupan demokrasi serta kebebasan pers di Indonesia. “Saya ingin menegaskan kembali komitmen saya kepada kehidupan demokrasi di Indonesia bahwa kebebasan pers, kebebasan menyampaikan pendapat adalah hal dalam demokrasi yang harus terus kita jaga dan pertahankan,” tutur Jokowi di hadapan sejumlah tokoh nasional di Istana Merdeka tahun lalu.

Pers di Era Digital
Tak dimungkiri, era digitalisasi dewasa ini memang telah mengubah pola membaca masyarakat. Dari dulunya gemar membaca media cetak, sebagian besarnya telah beralih ke media digital dengan alasan lebih murah dan praktis.

Bahkan, baru-baru ini pebisnis global Warren Buffet diketahui telah mengakhiri investasinya di industri media cetak. Pasalnya, orang terkaya ketiga dunia versi Forbes 2019 ini telah menjual seluruh bisnis surat kabar media cetak senilai US$140 juta kepada Lee Enterprises. Padahal, penjualan ini lebih kecil dari apa yang dikeluarkannya saat membeli 28 surat kabar pada satu dekade lalu sebesar US$344 juta.

Di Indonesia sendiri, beberapa media cetak juga mengalami “senjakala” alias tidak terbit lagi. Senada dengan alasan Buffet, industri media cetak Tanah Air juga mengalami penurunan penjualan drastis, seiring hadirnya informasi berita yang dapat didapatkan secara mudah via digital. Ditambah lagi, biaya cetak yang terus membengkak tidak diimbangi dengan pendapatan iklan yang justru kian menurun. Beberapa media cetak ternama yang tutup usia, misalnya tabloid Bola dan Cek & Ricek, harian sore Sinar Harapan, serta majalah Rolling Stone Indonesia dan HAI.

Dengan berbagai tantangan yang terus menderanya, peringatan HPN tahun ini kiranya dapat dijadikan momentum untuk terus memperkuat eksistensi pers sesuai dengan perkembangan zamannya. Terlebih, seiring pesatnya pertumbuhan teknologi, media cetak maupun digital dituntut menjadi sumber kabar terpercaya, utamanya di tengah derasnya arus informasi yang tampil dalam berbagai macam bentuknya di jagat maya.

Sumber: Diolah
Foto: Istimewa

Related Posts

Leave A Reply