UMKM Siap Go Public?

Sejumlah produk UMKM hadir di MUS Halal Convenience Store
Sejumlah produk UMKM hadir di MUS Halal Convenience Store

Pada 2020 ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diketahui bakal mendorong para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan juga investor ritel memasuki pasar modal. Harapannya, dengan masuknya UMKM ke pasar modal integritas pasar semakin terjaga. Ditambah lagi, dorongan pelaku UMKM agar lebih banyak masuk ke pasar modal merupakan satu dari tiga kebijakan yang akan dilakukan OJK.

Senada dengan keinginan OJK, kala menyambangi Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, beberapa waktu lalu, peneliti dari Universitas Osaka Jepang, Dr. Testu Konichi, juga menyampaikan harapannya agar UMKM bisa go public melalui pasar modal atau Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurutnya, Hal tersebut merupakan kesempatan besar bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan produk-produknya agar berkembang dan “naik kelas”.

Konichi yang diketahui turut melakukan penelitian mengenai pengawasan keuangan di Indonesia ini menjelaskan, pasar modal akan bisa berdampak besar dalam mengangkat ekspor produk Indonesia di kancah internasional. Selain itu, dengan go public, maka produk-produk andalan UMKM bisa lebih diketahui pasar luar negeri.

Harapan yang sama juga disampaikan sebelumnya oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang meminta BEI mempermudah akses bagi UMKM untuk melantai di pasar modal agar pendalaman pasar keuangan di Indonesia bisa terus tercipta.

“Jadi, enggak cuma sarana investasi lokal dan asing, tapi menyediakan sumber pendanaan jangka panjang dan terjangkau buat pelaku ekonomi sehingga menunjang pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan. Upayakan perluas akses pasar modal UMKM,” ujarnya saat menutup perdagangan pasar modal BEI akhir 2019 lalu.

Fokus Kesehatan
Sementara itu, menanggapi harapan pemerintah agar UMKM masuk pasar modal, Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) M Ikhsan Ingratubun menilai masih sulit bagi para pelaku UMKM melakukan hal tersebut. Menurutnya, OJK seharusnya lebih fokus pada penyehatan UMKM terlebih dahulu.

“Sehatin dulu UMKM-nya agar naik kelas dan bagus. Baru bisa masuk pasar modal untuk mencari pendanaan. Janganlah asal buat kebijakan afirmatif atau ngomong-ngomong yang tidak mungkin,” ucap Ikhsan, seperti dikutip Republika.co.id.

Pasalnya, tambah Ikhsan, sudah dua tahun terakhir didorong masuk pasar modal, para pelaku UMKM belum pernah diberi sosialisasi mengenai bagaimana cara masuknya serta bagaimana supaya investor tertarik membeli saham UMKM. Menurutnya, hanya UMKM atau start up yang sudah besar yang bisa masuk bursa hingga investor tertarik membeli sahamnya.

Incar Kelas Menengah
Pemerintah sendiri rencananya bakal mendorong UMKM, utamanya level menengah. Tercatat, terdapat sekitar 60 ribu pelaku usaha kelas menengah dari total sekitar 64 juta UMKM di Tanah Air. “Yang mau kita dorong ke pasar modal itu yang menengah. Sehingga nanti perusahaan menengah sudah bisa mencari pembiayaan dari pasar modal,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Teten pun berencana mendata ulang terkait usaha-usaha mana saja yang dianggap sudah mampu melandai di bursa, serta mengonsolidasikan beberapa UMKM yang menjual produk yang sama menjadi satu. Meski, “Nanti yang punya otoritas untuk meloloskan yang bisa jual sahamnya atau oblibasi itu, ya OJK,” tuturnya.

Diketahui, OJK sendiri telah menetapkan beberapa syarat untuk calon UMKM yang akan menawarkan sahamnya secara umum. Yakni, saham tersebut telah ditawarkan kepada lebih dari 100 orang atau telah dijual ke lebih dari 50 orang di pasar tunai. Lalu saham tersebut ditawarkan dengan nilai lebih dari Rp1 miliar dan dalam batas waktu 12 bulan.

Selain itu, UMKM yang masuk pasar modal wajib menerapkan good corporate governance (GCG) dan harus memiliki jabatan komisaris independen, komite audit, sekretaris perusahaan, audit internal, komite nominasi dan remunisasi. Sekadar diketahui, BEI juga telah memberlakukan peraturan pencatatan baru untuk perusahaan dengan aset skala kecil-menengah yang ingin menjadi perusahaan tercatat di Bursa, yakni berdasarkan beleid berisikan ketentuan khusus pencatatan saham di Papan Akselerasi sejak akhir 2019 lalu.

Sumber: Diolah.

Related Posts

Leave A Reply