Industri Produk ‘Halal’ Bisnis Potensial

Saat membuka “Indonesia Sharia Economic Festival 2019” di Jakarta (13/11), Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin menekankan Indonesia harus lebih mengembangkan industri halal. Pasalnya, negeri ini dinilai belum memaksimalkan potensi ekonomi syariah, yakni dari yang hanya sebagai “pasar” agar berperan menjadi produsen utama dari produk-produk halal di seluruh dunia. Wapres berharap, Indonesia jangan hanya menjadi “negara tukang sertifikasi halal” yang memberi stempel-stempel halal, serta hanya menjadi konsumen dari produk halal.

Di samping mengembangkan perluasan industri produk halal sehingga bisa diekspor ke berbagai negara, langkah lain yang perlu dilakukan adalah memperluas keuangan industri halal syariah dan perluasan social fund (wakaf dan zakat). Wapres pun berkeyakinan upaya yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat ini akan semakin memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Sekadar catatan, pemerintah sendiri telah menerapkan sertifikasi halal pada produk makan dan minuman sejak 17 Oktober 2019. Meski, hal tersebut dilakukan secara bertahap hingga beberapa tahun ke depan. Nantinya, kewenangan penerbitan sertifikasi halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sedangkan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM-MUI) hanya akan memiliki kewenangan untuk menerbitkan label halal di suatu produk. Namun demikian, BPJPH juga akan memberikan perlakuan khusus kepada pelaku usaha mikro yang mengurus sertifikasi halal sehingga tidak perlu datang ke lembaga tersebut, semisal pedagang makanan kecil.

Potensi Besar
Selain membantu ketahanan nasional, peluang industri halal memang terbilang signifikan karena kian membesar. Hal tersebut dikemukakan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo yang berharap negeri ini jangan sampai tertinggal oleh negara lainnya dalam memanfaatkan industri halal. Menurut Gubernur BI, pengembangan sektor usaha berbasis syariah serta halal telah menjadi pilihan gaya hidup masyarakat muslim maupun non-muslim.

Terlebih, data Global Islamic Economy Report memprediksi, pada akhir 2023 industri makanan halal akan bernilai US$1,8 triliun, industri pariwisata halal sebesar US$274 miliar, dan industri mode halal senilai US$361 miliar.

BI sendiri kabarnya juga telah menyiapkan lima strategi untuk memperkuat industri halal Tanah Air agar bisa menjadi produsen produk halal dalam rantai pasok industri halal global. Kelimanya mencakup peningkatan daya saing, sertifikasi, koordinasi, publikasi masif, serta kerja sama.

Daya saing dilakukan melalui pemetaan sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan, sedangkan sertifikasi diperlukan untuk memperluas akses pasar. Lalu koordinasi diperlukan untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, dan publikasi untuk memperkenalkan kepada publik bahwa gaya hidup halal bersifat universal. Adapun kerja sama antarpemangku kepentingan industri halal nasional dan internasional diperlukan guna membangun dan mengembangkan industri halal global.
Sumber : Diolah
Foto: Istimewa

Related Posts

Leave A Reply