Indonesia Berstatus Maju, UMKM Ditantang Kompetitif

Beberapa waktu lalu Amerika Serikat (AS) diketahui telah mengeluarkan Indonesia dalam daftar negara berkembang menjadi negara maju. Perubahan status ini pun membuat Indonesia terancam kehilangan insentif tarif preferensial umum atau Generalized System of Preferences (GSP). Insentif ini berupa pembebasan tarif bea masuk kepada negara-negara berkembang. Meski kabarnya fasilitas ini hanya diberikan untuk 20 persen dari total komoditas yang diekspor ke AS, namun negeri ini harus bersiap menghadapi daya saing di pasar AS.

Menanggapi perubahan status ini, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyebut akan ada keuntungan dan kerugian yang dialami oleh Indonesia, yakni untuk meningkatkan efisiensi produk Indonesia, terutama produk ekspor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dirinya pun menambahkan, hal tersebut merupakan tantangan baru yang harus direspons oleh industri di Indonesia, termasuk UMKM, supaya bisa terus kompetitif. Selain itu, Indonesia juga harus meningkatkan efisiensi dengan mencari pasar baru selain AS untuk ekspor.

“Ya, gak harus ke Amerika, kan yang lagi growing juga Afrika dan Amerika Latin. Saya kira ini tantangan yang harus direspons oleh industri kita, termasuk UMKM, bagaimana produk-produk kita tetap bisa kompetitif, walaupun tanpa ada fasilitas khusus dari pasar Amerika,” tuturnya.

Kementerian sendiri juga kabarnya tengah menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membuat afirmasi agar UMKM dapat lebih mudah menembus pasar ekspor. Adapun salah satu isu yang dibahas mengenai sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang mewajibkan produsen produk kayu menyertakan bukti bahwa bahan baku yang digunakan tak mengakibatkan kerusakan lingkungan. Karenanya, akan dibahas juga identifikasi UMKM yang berhak menerima kelonggaran terhadap keharusan sertifikasi tersebut.

Selain itu, kementerian juga terus berupaya memperkuat daya saing UMKM agar memiliki daya saing global, di antaranya melalui pelatihan kewirausahaan UMKM. “Kami akan terus lakukan pelatihan wirausaha agar mereka naik kelas,” ujar Teten.

Pemerintah diketahui juga telah menargetkan rasio wirausaha nasional menjadi 3,64 persen pada 2021, atau naik dari saat ini yang sebesar 3,47 persen dari jumlah penduduk. Meski, jumlah tersebut juga terbilang mini dibandingkan dengan jumlah wirausahawan di Malaysia yang sebesar 4,74 persen, Thailand sebesar 4,26 persen, dan Singapura yang mencapai 8,76 persen.

Sumber: Diolah
Foto: Dok. MUS Halal Convenience Store

Related Posts

Leave A Reply