Umkm diharapkan mampu mendapatkan izin usaha

Omnibus Law Diharapkan Permudah UMKM

Umkm diharapkan mampu mendapatkan izin usaha
UMKM diharapkan mendapat kemudahan izin usaha

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui telah menargetkan rancangan undang-undang omnibus law dapat rampung dalam 100 hari kerjanya sekitar akhir Januari ini. Tak ketinggalan, Jokowi juga meminta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki untuk mengkaji dan memastikan undang-undang tersebut nantinya tidak berdampak negatif terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Presiden meminta kami untuk mengkaji dampak omnibus law terhadap UMKM agar jangan sampai lahirnya omnibus law konsentrasi ekonomi justru semakin ada gap atau ketimpangan antara yang besar dengan yang kecil,” ujar Teten.

Teten menjelaskan, saat ini undang-undang tersebut tengah dalam tahap harmonisasi agar secepatnya bisa diajukan kepada DPR sesuai target Presiden Jokowi. Tak ketinggalan, Teten pun memastikan rancangan undang-undang tersebut tidak akan merugikan UMKM dan pekerja.

Di samping itu, omnibus law ini juga diharapkan mendorong kemudahan bagi masyarakat untuk mendirikan koperasi. “Beberapa hal yang menyangkut kemudahan pendirian koperasi kami akan tambahkan ke omnibus law supaya masyarakat lebih mudah mendirikan koperasi,” tutur Teten.

Senada dengan Teten, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan mengatakan, draf omnibus law yang akan diajukan ke DPR benar-benar untuk melindungi kepentingan para pelaku koperasi dan UMKM. “Idealnya nanti betul-betul untuk kepentingan ekonomi nasional, khususnya bagi pelaku UMKM,” tuturnya.

Rully menegaskan, intinya adalah melindungi UMKM. Misalnya, mengatur perizinan yang lebih mudah, masalah pengupahan, hingga urusan pajak. “Karena, kalau disamakan perlakuannya dengan usaha besar, tentunya akan merugikan pelaku UMKM. Untuk pajak akan ada omnibus law tersendiri di Kemenkeu. Yang kami bahas terkait cipta lapangan kerja,” terang Rully.

Sekadar diketahui, konsep omnibus law ini nantinya bakal menghasilkan satu undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus, sehingga menjadi lebih sederhana. Adapun tujuan pemerintah Indonesia sendiri menyusun omnibus law adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dengan menyasar undang-undang perpajakan dan cipta lapangan kerja.

Sumber: Diolah
Foto: Istimewa

Related Posts

Leave A Reply