Berharap Lebih Maju di Era Kabinet Indonesia Maju

Sebagai sebuah kegiatan yang berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan, koperasi bakal terus dikembangkan di Tanah Air. Hal ini pun sempat diungkapkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang menegaskan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil akan diprioritaskan. Pasalnya, pemikiran ekonomi kerakyatan itu sejalan dengan program kerja pemerintah dalam masa periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Wapres, pemerintahan sudah meletakkan dasar pembangunan yang turut mengangkat kelompok ekonomi bawah melalui pembangunan infrastruktur secara masif yang akan menekan kesenjangan ekonomi yang ada. “Keberpihakan terhadap kelompok ekonomi kecil akan jadi fokus utama. Itu sebagai antitesa ekonomi yang condong kapitalistik. Kekayaan tidak boleh hanya beredar pada orang kaya saja, tapi harus terdistribusi kepada seluruh komponen rakyat,” tegas Ma’ruf Amin.

Ma’ruf Amin menambahkan, ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pembangunan dari bawah bisa mengatasi kesenjangan ekonomi antara masyarakat yang berpendapatan tinggi dan rendah di Indonesia. Karenanya, koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Wapres pun menekankan perlu adanya kebijakan yang dapat membangun ekonomi kerakyatan yang dilakukan dengan proses redistribusi aset dan pemberian akses lahan dan sumber-sumber ekonomi ke masyarakat. Ditambah lagi, kemitraan antarmasyarakat perlu dibangun serta harus adanya dorongan agar masyarakat terpacu untuk menjadi wirausaha.

Sekadar diketahui, konsep ekonomi kerakyatan sendiri sejatinya telah didengungkan sejak lampau oleh Bung Hatta. Gagasan sang proklamator tersebut merupakan konsep politik-perekonomian yang memusatkan pembangunannya pada rakyat. Konsep ini menempatkan koperasi sebagai medium pencapaian hasil, tanpa mengesampingkan peranan pasar dan negara. Ditambah lagi, gagasan Bapak Koperasi Indonesia tersebut juga lahir guna menyikapi kegagalan komunisme dan liberalisme yang berkembang kala itu. Hingga akhirnya, konsep ini turut dituangkan dalam Pasal 33 UUD 1945 dan penempatan koperasi dalam perekonomian Indonesia.

Perlindungan bagi Koperasi
Keseriusan pemerintah dalam mendorong koperasi juga terus dilakukan. Hal itu pun diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki agar koperasi tak lagi dipandang sebelah mata.

“Koperasi menjadi salah satu pilar ekonomi bangsa. Kami ingin sekali, koperasi tak lagi dipandang sebelah mata. Koperasi bisa menjadi salah satu badan usaha yang banyak digunakan oleh para pelaku usaha,” tegas Teten.

Teten juga tak menampik bahwa selama ini pemerintah kurang memberdayakan keberadaan koperasi. Padahal, keberadaan koperasi di negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia, justru diproteksi oleh pemerintahnya.

Menkop dan UKM pun berharap undang-undang yang baru nantinya harus ada perlindungan bagi koperasi. Karenanya, koperasi pun ditantang untuk lebih berperan, terutama di tengah gejolak ekomomi yang belum stabil. “Harus gerak cepat dan buat gebrakan, supaya koperasi dan UKM ini naik kelas. Bahkan, produknya bisa terus bersaing dengan produk luar negeri,” ujarnya.

Selain itu, koperasi juga diharapkan bisa berkolaborasi dengan perusahaan besar. “Kalau sendiri-sendiri bagaimana bisa melawan perusahaan besar. Harus ada kluster dan modernisasi,” tuturnya.

Menurut Teten, pihaknya juga telah berbicara dengan OJK terkait pembiayaam koperasi dan UKM untuk skala yang besar supaya KUR dan LPBD bisa terserap banyak. Karenanya, dirinya menyambut baik pihak Bank Indonesia dan OJK yang bersama-sama berkomitmen mendukung pembiayaan bagi UKM.

“Kita semua harus langsung bergerak sesuai arahan Presiden Jokowi bahwa ekonomi kerakyatan harus memainkan peran penting dalam perwujudan Visi Indonesia Maju 2030,” katanya.

Sementara itu menyoal hasil pertemuan dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo) mengutarakan perlunya langkah-langkah strategis dalam pengembangan koperasi dan UMKM yang konkret dan langsung terasa kontribusinya bagi perekonomian nasional. Menurut Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Askopindo Frans Meroga Panggabean, dirinya menyambut baik keseriusan pemerintah untuk menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai andalan untuk mengantisipasi perekonomian global yang masih akan melemah dalam beberapa tahun ke depan.

Frans menjelaskan bahwa pertemuan dengan Menkop dan UKM tersebut mengeluarkan 3 poin. Pertama, sejatinya pelaksanaan ekonomi kerakyatan membutuhkan keberpihakan aturan agar koperasi dapat memainkan peran lebih penting dalam perekonomian nasional. RUU Perkoperasian ini sangat mendesak segera ditetapkan menjadi UU sehingga dapat selaras menghadapi kondisi terkini dan menambah daya saing koperasi.

Kedua, diperlukan sebuah program gerakan nasional untuk mengampanyekan bahwa badan usaha koperasi adalah yang paling sesuai saat ini guna menggerakkan semua elemen masyarakat agar tercipta peningkatan kesejahteraan dan menurunkan kesenjangan sosial. Terakhir, yakni program pengembangan koperasi dan UMKM dalam rangka peningkatan produktivitas untuk tujuan go international.
Sumber: Diolah
Foto: Istimewa

 

Related Posts

Leave A Reply