Koperasi Bukan Badan Usaha Kelas Dua

JPNN.COM – JAKARTA. Sebagian kalangan menilai koperasi sebagai badan usaha kelas dua di Indonesia. Padahal potensi dan kekuatan koperasi yang bersumber dari anggota-anggotanya bisa menjadikan koperasi kokoh dalam menghadapi gejolak ekonomi.

Tedy Agustiansjah, Chairman Multi Inti Sarana Group (MIS Group) mengatakan, jiwa gotong-royong yang ada di tubuh koperasi menjadi motor utama penggerak usaha. Didukung social capital, manajemen yang profesional, serta inovasi di era digital akan membuat koperasi menempati posisi strategis dalam pembangunan ekonomi.

“Dalam pengamatan kami, perlu kegotongroyongan dari semua pihak untuk membuat koperasi eksis di negeri ini. Mulai dari membangun persepsi dan pemahaman masyarakat luas tentang koperasi zaman now yang bukan badan usaha dengan low image,” kata Tedy pada acara Peluncuran Pracico Journalistic Award (PRAJA) 2018 di The Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place, Minggu (2/9).

Media massa, menurutnya, adalah stakeholder penting yang memiliki peran dalam mengedukasi masyarakat luas. PRAJA 2018 diinisiasi MIS Group sebagai program Media Engagement MIS Financial Services. Bisnis MIS Financial Services meliputi usaha pembiayaan, fintech, dan Kospin Pracico.

“Kami berharap ajang apresiasi PRAJA 2018 bisa menghadirkan potret kemajuan koperasi dan kisah-kisah inspiratif kewirausahaan di Tanah Air. Semoga ini menjadi langkah bersama yang akan menyuburkan semangat bergotong-royong membangun Indonesia yang lebih baik,” ujar Tedy.

Sementara, Ketua AJI Jakarta Asnil Bambani mengatakan, kita mengenal koperasi sebagai ekonomi kerakyatan yang digaungkan sejak lama. Namun pada kenyataannya media-media, baik nasional maupun lokal, seringkali memposisikan koperasi sebagai pengisi halaman belakang.

“Ini sebenarnya bisa diubah. Koperasi dalam konteks kekinian bukan lagi badan usaha kelas bawah. Koperasi di dunia seperti Fonterra, Ace Hardware, dan FC Barcelona, membuktikan bahwa koperasi bisa besar. PRAJA bisa menjadi trigger buat jurnalis menulis dan memberitakan bahwa koperasi adalah masa depan ekonomi Indonesia,” ujar Asnil yang duduk sebagai salah satu Dewan Juri PRAJA 2018.

Selain Asnil Bambani, Dewan Juri PRAJA 2018 adalah Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring, Staf Khusus Menkop UKM Agus Muharram, Kadiv Foto & Artistik Media Indonesia Hariyanto Boejl, Head of Corporate & Marketing Communication MIS Group Ita Luthfia, dan Redpel Republika Subroto, Redaktur Foto Kontan Hendra Suhara.

Sesmenkop UKM Meliadi Sembiring menyebutkan, jumlah wirausaha di Indonesia kini tercatat sekitar 3,1% dari total penduduk atau sekitar 8,06 juta jiwa, sementara kontribusi koperasi terhadap PDB nasional sebesar 4,48%.

Kementerian Koperasi dan UKM mendukung penyelenggaraan PRAJA 2018 sebagai ajang untuk mendorong pertumbuhan koperasi dan wirausaha di Indonesia. “Diharapkan PRAJA bisa menjadi suatu sinergi yang efektif antara kementerian dengan pelaku ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan secara merata,” kata Meliadi.

Asisten Deputi Penyuluhan Kemenkop UKM Bagus Rachman mengatakan, pada era revolusi industri 4.0 tidak ada yang berubah dalam nilai-nilai yang dijalankan oleh koperasi. Sejak dahulu hingga saat ini, koperasi zaman now adalah koperasi yang menjalankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang diyakini secara konsisten antar anggotanya atau dapat disebut sebagai genuine co-operative.

Teknologi digital dan Internet of Things (IoT) yang ditawarkan kepada dunia usaha saat ini dapat dimanfaatkan oleh koperasi sebagai alat untuk efisiensi pelayanan koperasi kepada anggota.

“Koperasi zaman now adalah koperasi yang dapat menggunakan sarana teknologi informasi tersebut dengan bijak dan semata-mata untuk memberikan manfaat yang lebih baik kepada anggota koperasi,” katanya.

Christina Agustin, Asisten Deputi Penelitian dan Pengkajian Kemenkop UKM menambahkan, dalam mendukung kebijakan pengembangan kewirausahaan, Kemenkop UKM pada 2018 melaksanakan program prioritas utama dengan fokus kegiatannya seperti: pelatihan dan bimbingan teknis bagi para pemula, memberikan fasilitas permodalan bagi wirausaha pemula melalui Kredit Usaha Rakyat, fasilitas pinjaman dana bergulir bagi wirausaha muda melalui LPDB KUMKM, fasilitas promosi dan pameran untuk produk yang dihasilkan pelaku usaha dan wirausaha pemula berbasis IT, dan fasilitasi hak cipta dan hak merek serta IUMK bagi wirausaha pemula. (dikutip dari JPNN.com)

 

 

Related Posts

Leave A Reply